JAKARTA,- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono secara resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Penyelesaian Pelaksanaan Kegiatan Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun Anggaran (TA) 2022 dan Rencana Kegiatan TA 2023 di Auditorium Kementerian PUPR, Senin (10/10/2022).
Rakor ini merupakan landasan untuk bekerja cepat dan tepat dalam menyelesaikan pembangunan infrastruktur bidang permukiman Tahun 2022 pada sisa waktu 3 bulan ini serta sekaligus mempersiapkan perencanaan program Tahun 2023.
Dalam arahannya, Menteri Basuki menekankan khusus pada infrastruktur permukiman yang dilaksanakan oleh Ditjen Cipta Karya, untuk terus mengedepankan kualitas dan nilai estetika sebagai unsur daya tarik infrastruktur. Hal ini telah diamanatkan juga oleh Presiden Joko Widodo untuk seluruh infrastruktur yang dibangun.
“Tahun 2022 ini kualitas pekerjaan dan estetika harus menjadi prioritas utama bagi kita semua, khususnya Ditjen Cipta Karya. Untuk itu saya mohon kepada Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) untuk terus meningkatkan kompetensinya,” kata Menteri Basuki.
Lebih lanjut, Menteri Basuki mengatakan tiga hal yang diperlukan dalam upaya menjamin kualitas pekerjaan, yaitu penuhi kriteria kesiapan kegiatan (readiness criteria) serta lakukan perencanaan yang berkualitas pada tahap pra konstruksi. Setelah itu pada masa kostruksi lakukan pengawasan yang ketat di lapangan.
“Saya minta Kepala Balai, Kepala Satuan Kerja (Kasatker), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk mengawasi langsung kegiatan di lapangan, jangan menyerahkan sepenuhnya ke kontraktor. Karena Kementerian PUPR bertanggungjawab atas pembinaan kepada penyedia jasa konstruksi, ini juga tanggung jawab Direktur, Kasubdit (Kepala Subdirektorat), dan Kepala Seksi untuk mengecek langsung kualitas infrastruktur,” kata Menteri Basuki.
Tercatat sebagaimana terekam E-Monitoring Kementerian PUPR hingga 8 Oktober 2022, per pukul 08.00 WIB, realisasi penyerapan keuangan pekerjaan infrastruktur Ditjen Cipta Karya sebesar Rp9,74 triliun atau sebesar 57,62% dari total anggaran Rp16,91 triliun. Sementara untuk pekerjaan fisik yang dilaksanakan seluruh Balai Prasarana Permukiman Wilayah telah mencapai 53,68%.
Menteri Basuki menginstruksikan untuk pelaksanaan program TA 2023 harus sudah dapat selesai dan berfungsi pada akhir 2023 atau paling lambat semester 1 tahun 2024. Termasuk juga lembaga pengelola infrastruktur yang akan beroperasi sudah terbentuk.
“Saya juga meminta Kepala Balai harus peduli terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya. Saya tidak rela asset infrastruktur PUPR ditelantarkan. Tugas Kabalai adalah bertanggungjawab pada infrastruktur tahun sebelumnya, kerjakan infrastruktur tahun ini, dan membuat program pada tahun mendatang,” kata Menteri Basuki.
