Bawa 21 Tuntutan, Aliansi Rakyat Kediri Gelar Mimbar Bebas di SLG, Soroti Pajak hingga Dugaan Praktik Suap

admin
Img 20261117 Wa0014

Mediaciber.net.Kediri

Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Khadiri (ARK) menggelar aksi mimbar bebas bertajuk Khadiri Nggugat Nagari di kawasan Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Selasa (17/11/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyuarakan 21 tuntutan yang mencakup persoalan perpajakan, pendidikan, transparansi anggaran, penegakan hukum, hingga kerusakan lingkungan.

Sekitar 50 orang mengikuti aksi yang dikoordinatori Tubagus Fitrajaya. Jumlah tersebut jauh di bawah estimasi awal yang memperkirakan kehadiran sekitar 1.000 peserta. Meski demikian, aksi tetap berlangsung dengan menggunakan satu unit truk komando yang dilengkapi perangkat pengeras suara sebagai pusat penyampaian aspirasi.

Di lokasi aksi, massa membentangkan bendera Merah Putih serta sejumlah spanduk dan poster berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah. Di antaranya bertuliskan “Bersuara Itu Hak”, “Galak Sama Rakyat, Jinak Sama Koruptor”, hingga “Kediri Bukan Milik Segelintir Penguasa, Kediri Adalah Milik Rakyat”.

Dalam orasinya, Tubagus Fitrajaya menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan semata-mata diukur dari jumlah massa yang hadir. Menurutnya, substansi aksi terletak pada persoalan masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian dan penyelesaian dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

“Jangan sampai pemerintah terlalu nyaman dengan laporan keberhasilan, sementara di bawah masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji dan slogan,” tegas Tubagus.

Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah kebijakan perpajakan. ARK mempertanyakan besarnya beban pajak yang harus ditanggung masyarakat di tengah kekayaan sumber daya alam Indonesia. Mereka mendesak pemerintah melakukan evaluasi kebijakan perpajakan daerah sekaligus membuka informasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara transparan.

Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset daerah juga diminta dievaluasi. Massa turut mendesak adanya pengusutan terhadap dugaan pemotongan anggaran pada gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Di sektor pendidikan, massa meminta pemerintah memastikan tidak ada pungutan di sekolah negeri yang tidak memiliki dasar hukum. Transparansi penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOSP, dan BPOPP juga menjadi bagian dari tuntutan.

“Katanya sekolah gratis, tetapi kenyataannya masih ada pungutan. Transparansi penggunaan dana BOS juga harus diperhatikan,” ujar salah satu orator.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak luput dari perhatian. ARK meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program tersebut, terutama terkait keterlibatan petani, pelaku UMKM, dan tenaga kerja lokal.

Tubagus menilai program yang menggunakan anggaran negara itu semestinya memberikan manfaat ekonomi secara langsung kepada masyarakat di daerah pelaksanaannya.

“Jangan sampai program yang seharusnya untuk masyarakat justru hanya menguntungkan pemilik dapur. Bagaimana penyerapan tenaga kerja lokal? Masyarakat Kediri juga harus mendapatkan kesempatan,” ungkapnya.

Persoalan penegakan hukum menjadi salah satu isu yang mendapat perhatian dalam mimbar bebas tersebut. Massa mendesak aparat mengusut dugaan praktik jual beli hukum serta dugaan suap dalam proses seleksi perangkat desa di Kabupaten Kediri.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maling yo..!!