“Kami ingin hukum berdiri tegak, bukan tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas. Jika ada dugaan penyimpangan, usut secara terbuka. Jika tidak terbukti, sampaikan kepada publik. Jangan biarkan persoalan menggantung hingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah maupun penegak hukum,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, persoalan agraria dan lingkungan juga menjadi perhatian serius. ARK meminta evaluasi penguasaan serta pemanfaatan lahan Hak Guna Usaha (HGU), percepatan reforma agraria dan redistribusi tanah, serta perlindungan lahan sawah demi menjaga ketahanan pangan di Kabupaten Kediri.
Aktivitas pertambangan, kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, limbah industri, hingga dampak eksploitasi sumber daya alam juga masuk dalam daftar tuntutan. Mereka meminta pemerintah mengevaluasi perizinan pertambangan dan menindak aktivitas yang terbukti merusak lingkungan serta merugikan masyarakat.
Di sektor pembangunan, aliansi mendesak audit proyek infrastruktur, mulai dari pembangunan jalan, jembatan, irigasi hingga gedung pemerintah. Audit tersebut dinilai penting untuk memastikan kualitas pekerjaan, proses tender, serta penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan.
Persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL), transparansi APBD, pengelolaan BUMD dan aset daerah, pelayanan kesehatan, serta optimalisasi fasilitas bagi penyandang disabilitas turut menjadi bagian dari 21 tuntutan tersebut.
ARK juga meminta pemerintah lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal, UMKM, pengusaha, dan potensi masyarakat Kediri dalam setiap proyek pembangunan maupun investasi daerah.
Tubagus menilai, anggaran negara maupun daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, keterbukaan informasi publik bukan sekadar formalitas, melainkan kewajiban penyelenggara pemerintahan.
“Anggaran negara dan daerah itu berasal dari uang rakyat. Karena itu, rakyat berhak mengetahui ke mana uang tersebut digunakan, bagaimana prosesnya, dan siapa yang bertanggung jawab. Jangan sampai transparansi hanya menjadi jargon, sedangkan masyarakat kesulitan mendapatkan penjelasan ketika mempertanyakan kebijakan maupun penggunaan anggaran,” tandasnya.
Ia berharap aksi tersebut menjadi momentum bagi Pemkab Kediri dan DPRD untuk membuka ruang dialog serta memberikan jawaban konkret terhadap aspirasi masyarakat.
“Kami tidak ingin Kediri hanya terlihat maju dari luar, tetapi persoalan mendasar masyarakat justru terabaikan. Pembangunan harus dirasakan rakyat, kesempatan kerja harus berpihak kepada warga lokal, UMKM harus dilindungi, dan pelayanan publik harus benar-benar memudahkan masyarakat. Rakyat bukan objek kekuasaan. Pemerintah harus hadir untuk melayani, bukan dilayani,” pungkasnya.(sinyo)
