Mediaciber.net.Kediri
Program Sekolah Rakyat di Kabupaten Kediri mendapat respons positif dari masyarakat. Minat calon peserta didik pada jenjang SMP dan SMA tercatat telah melampaui kuota yang disediakan, meskipun proses penjangkauan dan verifikasi calon siswa masih berlangsung hingga akhir Juni 2026.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kediri, Subur Widono, mengatakan tingginya jumlah pendaftar menunjukkan semakin banyak masyarakat yang mulai memahami tujuan dan manfaat Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah.
“Antusiasme masyarakat cukup tinggi, terutama untuk jenjang SMP dan SMA. Ini menunjukkan bahwa keluarga sasaran mulai memahami bahwa Sekolah Rakyat memberikan kesempatan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka tanpa terbebani biaya,” ujarnya, Jumat (5/6/2026).
Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten Kediri, jumlah calon siswa yang telah dinyatakan layak dan berminat untuk jenjang SMP mencapai 137 anak dari kuota 90 siswa. Sementara itu, pada jenjang SMA jumlah peminat mencapai 167 anak dengan kuota yang juga sebanyak 90 siswa.
Di sisi lain, pembangunan Sekolah Rakyat yang berlokasi di Kecamatan Plosoklaten terus menunjukkan progres positif. Hingga awal Juni 2026, pembangunan fisik sekolah telah mencapai lebih dari 76 persen dan ditargetkan rampung sebelum dimulainya tahun ajaran baru 2026/2027 pada Juli mendatang.
Selain pembangunan gedung, proses penjangkauan dan seleksi calon siswa juga masih terus berjalan. Tahapan tersebut ditargetkan selesai pada akhir Juni 2026 sebelum penetapan peserta didik dilakukan.
“Proses penjangkauan masih berjalan sampai akhir Juni. Setelah itu baru dilakukan penetapan siswa yang diterima di Sekolah Rakyat,” kata Subur.
Menurutnya, Sekolah Rakyat diprioritaskan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk dalam kategori Desil 1 dan Desil 2 berdasarkan data pemerintah pusat. Saat ini, Dinas Sosial Kabupaten Kediri bersama para pendamping sosial dan Program Keluarga Harapan (PKH) masih melakukan verifikasi lapangan terhadap calon siswa yang masuk dalam basis data Kementerian Sosial.
