Mediaciber.net.Kediri
Gelombang kritik terhadap kebijakan pemerintah dan berbagai persoalan publik di Kabupaten Kediri bakal disuarakan melalui aksi damai Aliansi Rakyat Khadiri (ARK), Selasa (17/11/2026). Tidak tanggung-tanggung, aliansi tersebut memperkirakan sekitar 1.000 massa akan turun ke jalan dengan membawa 21 tuntutan yang menyentuh berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Mengusung tajuk Khadiri Nggugat Nagari, aksi tersebut dijadwalkan dimulai pukul 09.00 WIB hingga selesai. Berdasarkan surat pemberitahuan bernomor 01/XI-ARK/2026 tertanggal 12 November 2026 yang ditujukan kepada Kapolres Kediri, sejumlah titik aksi meliputi Monumen Simpang Lima Gumul (SLG), Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri, dan Kantor DPRD Kabupaten Kediri.
Koordinator aksi, Tubagus Fitrajaya, memperkirakan massa yang terlibat mencapai sekitar 1.000 orang. Mereka direncanakan menggunakan berbagai armada, di antaranya sekitar 100 dump truck, sepeda motor, mobil komando, serta truk panggung. Aksi juga akan dilengkapi perangkat pengeras suara, baliho, bendera, dan drone.
Tubagus menegaskan, aksi tersebut bukan sekadar demonstrasi untuk menarik perhatian publik. Menurutnya, gerakan itu merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap sejumlah persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah maupun aparat penegak hukum.
“Kami tidak sedang mencari panggung, apalagi sekadar membuat kegaduhan. Kami datang untuk menyuarakan keresahan rakyat. Jangan sampai pemerintah terlalu nyaman dengan laporan keberhasilan, sementara di bawah masih banyak persoalan yang belum terselesaikan. Rakyat membutuhkan bukti nyata, bukan sekadar janji dan slogan,” tegasnya, Sabtu (14/11/2026).
Ia menjelaskan, 21 tuntutan yang dibawa ARK merupakan persoalan yang dinilai bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Mulai dari beban pajak, pendidikan, pengelolaan anggaran, persoalan agraria, pertambangan, infrastruktur, hingga pelayanan publik.
Salah satu tuntutan yang disorot adalah penurunan pajak yang dinilai membebani masyarakat. Di sektor pendidikan, ARK meminta penghentian segala bentuk pungutan di sekolah negeri yang tidak memiliki dasar hukum serta mendesak transparansi penggunaan dana BOS, BOSP, dan BPOPP.
Aliansi tersebut juga meminta pengusutan dugaan pemotongan anggaran pada setiap gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kediri. Mereka mendesak keterbukaan sumber pembiayaan, penggunaan anggaran, hingga pengelolaan koperasi.
Sementara terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), ARK meminta evaluasi menyeluruh agar pelaksanaannya tidak didominasi kepentingan pemodal maupun politik. Perlindungan terhadap UMKM, relawan, tenaga pelaksana, dan penerima manfaat juga menjadi bagian dari tuntutan.
Di bidang penegakan hukum, ARK mendesak aparat mengusut dugaan praktik jual beli hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Termasuk dugaan praktik suap dalam seleksi perangkat desa yang diminta untuk diusut tuntas, berikut pengungkapan pihak-pihak yang terlibat dan aliran dananya.
