Komitmen Kementerian ATR/BPN Berantas Mafia Tanah

masban990
Img 20230511 Wa0059 Compress36

JAKARTA,- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen berantas mafia tanah yang menguasai atau merampas secara Ilegal.

Untuk itu, pencegahan dan pemberantasan mafia tanah menjadi perhatian serius, karena hal tersebut memicu terjadinya konflik dan sengketa pertanahan serta menimbulkan banyak kerugian.

Sebagai fondasi awal, melalui Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (Ditjen PSKP), rapat Pra Ops Pencegahan dan Penyelesaian Tindak Pidana Pertanahan Tahun 2023 diselenggarakan di Ballroom Hotel Grand Mercure, Jakarta, pada 10-12 Mei 2023.

Pada rapat tersebut akan dilakukan pembahasan sebanyak 66 kasus pertanahan. Hal ini bertujuan untuk melakukan kajian awal terhadap kasus pertanahan yang terindikasi adanya tindak pidana; mengetahui kendala dan hambatan dalam menentukan kasus pertanahan terindikasi adanya tindak pidana pertanahan; serta mencari solusi penyelesaian atas segala hambatan dalam menentukan kasus pertanahan terindikasi adanya tindak pidana pertanahan.

Plt. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dalam pembukaan rapat berharap, kasus-kasus pertanahan di Indonesia bisa segera diselesaikan. “Tahun 2023 ini memasuki tahun keenam dalam pencegahan dan penyelesaian tindak pidana. Saya harap kasus-kasus yang sebelumnya belum terselesaikan, segera selesaikan, jangan menjadi tunggakan tugas. Saya juga berharap, rapat ini untuk pelaksanaannya akan lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya dan harapannya lebih efektif pada sasaran,” ucapnya pada Rabu (10/05/2023).

Untuk memperkuat upaya pemberantasan praktik-praktik mafia tanah, Plt. Sekjen menginstruksikan Kementerian ATR/BPN khususnya jajaran Ditjen PSKP baik di pusat maupun daerah, bersama jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, untuk bersinergi menegakkan hukum. Hal ini demi mewujudkan kewibawaan pemerintah, kepastian hukum dan kesejahteraan serta rasa keadilan di masyarakat. Ia meyakini, sinergi tersebut dapat menutup ruang gerak mafia tanah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Maling yo..!!