JAKARTA,- Gagasan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang marketplace guru ramai-ramai ditolak oleh anggota Komisi X DPR RI.
Para anggota DPR menilai gagasan tersebut tidak menyelesaikan akar permasalahan soal tenaga pendidikan di Indonesia.
Selain itu, gagasan ini juga dianggap merendahkan profesi guru sebagai tenaga pendidik, yang disamakan dengan barang yang dapat diperjualbelikan.
Tanggapan berbeda justru disampaikan Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti. Senator asal Jawa Timur itu mendukung gagasan yang dicetuskan oleh Menteri Nadiem. Hanya saja, ada tiga syarat utama yang harus dijadikan pedoman jika ingin gagasan tersebut direalisasikan.
“Muara dari tiga syarat itu adalah untuk memastikan bahwa program tersebut mampu menjawab percepatan rekrutmen para guru honorer yang sudah lulus passing grade, tapi belum diusulkan dan belum diangkat menjadi P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja),” ungkap LaNyalla, Senin (5/6/2023).
Ketiga syarat tersebut, lanjut LaNyalla, yang pertama, platform yang direncanakan itu harus benar-benar diisi oleh mereka yang lulus passing grade atau nilai acuan dengan standar tertentu.
“Di sisi lain, mereka juga harus yang benar-benar belum diusulkan dan belum direkrut. Jadi benar-benar tepat sasaran, karena banyak sekali guru yang belum bernasib baik. Harus dengan syarat itu,” tandasnya.
Syarat kedua, tokoh asal Bugis yang besar di Surabaya itu melanjutkan, platform itu harus dieksekusi sebagai platform non profit. Dengan kata lain, LaNyalla tak ingin platform ini terdapat muatan bisnis.
