Lebih lanjut, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyoroti terkait pelaksanaan Redistribusi Tanah di beberapa wilayah yang masih memiliki capaian rendah. Hal ini perlu diperhatikan karena Hadi Tjahjanto menilai, banyak masyarakat yang menunggu program Reforma Agraria, terutama masyarakat berstatus ekonomi rendah yang berada di pinggir kawasan hutan.
Terkait dengan 7 Layanan Prioritas, Menteri ATR/Kepala BPN menuturkan, layanan prioritas tersebut menjadi salah satu indikator penilaian bagi Kabupaten/Kota Lengkap dan menjadi indikator kunci dalam proses mutasi dan rotasi. Maka dari itu, ia mengimbau kepada Kepala Kanwil dan seluruh Kepala Kantah untuk benar-benar melaksanakan dan memonitor pelaksanaan 7 Layanan Prioritas.
Adapun lima Kanwil dengan Realisasi 7 Layanan Prioritas Terbaik diungkapkan Menteri ATR/Kepala BPN meliputi Kanwil BPN Provinsi Bali, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Barat, DKI Jakarta, dan Kalimantan Selatan. “Saya minta agar terus diberikan layanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Usai Menteri ATR/Kepala BPN membuka Rapim, agenda dilanjutkan dengan paparan dari masing-masing Direktur Jenderal terkait capaian kinerja di penghujung semester I. Paparan kali ini dipimpin oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni.
Hadir langsung dalam Rapim ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir secara daring, Direktur Jenderal Penataan Agraria; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN; Kepala Kanwil BPN Provinsi se-Indonesia; dan sejumlah Kepala Kantah.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
