Setelah survei, tahapan selanjutnya meliputi proses perencanaan dokumen tender dan tender fisik.
Menurut Akhbar Ansyari, Pemkab Jombang menunjukkan antusiasme tinggi dalam persiapan ini, termasuk penyediaan lahan, untuk perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), menjadi tanggung jawab Pemda.
“Seluruh proses perizinan tanggung jawab Pemda,”ujarnya.
Sekolah Rakyat di Jombang direncanakan sebagai sekolah berasrama (boarding school) dengan seluruh pembiayaan pembangunan dan operasional ditanggung oleh anggaran pemerintah pusat.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan akses pendidikan dan kualitas sumber daya manusia, dan memutus rantai kemiskinan di Kabupaten Jombang.
Sebelumnya, Dr. Robben Rico., A.Md., LLAJ., S.H., S.T., M. Si, bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI dan Dirjend Kemensos Supomo Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial (Kemensos) RI, didampingi Bupati Jombang Warsubi telah melakukan survey pada (4/4/2025) lalu di lokasi Denanyar dan di SKB Mojoagung, sebagai tempat pembelajaran sementara SR tahun ajaran 2025/2026 sambil menunggu proses pembangunan.***
