Ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut membutuhkan pengawasan bersama. Tidak hanya dari organisasi perangkat daerah (OPD), tetapi juga dari masyarakat sebagai bagian dari kontrol sosial.
“Program MERATA hadir untuk memberikan solusi terhadap berbagai persoalan di masyarakat. Karena itu, pengawasan harus dilakukan bersama agar pelaksanaannya berjalan sesuai aturan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Vinanda mengingatkan bahwa kepercayaan yang diberikan pemerintah kepada Pokmas melalui mekanisme swakelola harus diimbangi dengan tanggung jawab besar. Sebab, seluruh kegiatan pembangunan yang dikelola berasal dari uang negara yang wajib dipertanggungjawabkan secara benar, transparan, dan akuntabel.
“Saya tegaskan, kepercayaan ini harus diikuti dengan tanggung jawab yang besar. Setiap rupiah yang digunakan harus dapat dipertanggungjawabkan. Bimtek ini menjadi bekal agar pelaksanaan pembangunan berjalan baik dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Untuk mendukung pelaksanaan Program MERATA, Wali Kota Kediri menyampaikan lima arahan penting kepada seluruh Pokmas. Pertama, bekerja sesuai aturan dan pedoman teknis, bukan berdasarkan kebiasaan. Kedua, menjaga integritas sejak tahap perencanaan dengan menghindari manipulasi spesifikasi maupun laporan kegiatan.
Ketiga, memperkuat fungsi pengawasan agar pekerjaan berjalan sesuai rencana dan setiap kendala dapat segera dikoordinasikan. Keempat, mengedepankan transparansi dan keterbukaan dalam setiap proses pembangunan. Kelima, menjaga nama baik institusi dengan menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.
“Pastikan pembangunan tuntas secara fisik, administrasi, maupun hukum. Mari bersama-sama menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat,” tandasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Penjabat Sekretaris Daerah Endang Kartika, kepala OPD terkait, serta sejumlah tamu undangan lainnya.(sinyo)
