Mediaciber.net.Kediri
Persoalan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sekoto, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, kian menjadi sorotan. Daya tampung sampah yang semakin penuh, bau menyengat, dugaan pencemaran aliran sungai hingga tuntutan peningkatan kompensasi warga menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.
Merespons keluhan tersebut, Komisi III DPRD Kabupaten Kediri turun langsung meninjau kondisi TPA Sekoto, Senin (9/11/2026). Peninjauan ini menjadi langkah awal untuk mencari solusi atas persoalan yang selama ini dirasakan masyarakat di sekitar lokasi pembuangan sampah tersebut.
Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Pendiawan, ST, mengungkapkan, kunjungan dilakukan setelah pihaknya menerima surat pengaduan masyarakat. Salah satu persoalan yang disampaikan warga adalah tuntutan peningkatan kompensasi yang selama ini diberikan melalui kesepakatan dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kediri.
Namun, menurut Pendiawan, persoalan TPA Sekoto tidak cukup diselesaikan hanya dengan membahas kompensasi. Kondisi daya tampung yang semakin terbatas juga membutuhkan langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Kalau kita melihat, kapasitas TPA ini mungkin sudah cukup banyak atau hampir penuh. Perlu pemikiran dan tindakan selanjutnya, apakah perluasan atau pemindahan. Ini akan kita bicarakan dengan pihak eksekutif,” ujarnya.
Selain kapasitas, persoalan bau sampah juga menjadi perhatian. Dampaknya disebut lebih terasa saat musim hujan dibandingkan musim kemarau. Meski jarak antara TPA dan permukiman warga diperkirakan sekitar 1 hingga 1,5 kilometer, keluhan masyarakat tetap perlu mendapat perhatian serius.
Terkait kompensasi, Pendiawan mengakui bahwa bantuan kepada masyarakat selama ini sudah berjalan. Namun, warga menghendaki adanya peningkatan, baik dari sisi nominal maupun bentuk bantuan.
“Kami belum mengetahui secara pasti permintaan masyarakat dari berapa sampai berapa untuk kompensasinya. Nanti akan kita bicarakan, seperti apa kemampuan daerah dan seperti apa permintaan mereka, sehingga bisa dicarikan solusi,” jelasnya.
Komisi III DPRD Kabupaten Kediri selanjutnya berencana menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan menghadirkan masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, DLH, serta instansi terkait. Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk mempertemukan tuntutan warga dengan kemampuan dan kebijakan pemerintah daerah.
Sementara itu, Kepala Desa Sekoto, Suprayitno, mengungkapkan bahwa persoalan yang dihadapi masyarakat tidak hanya berkaitan dengan kompensasi. Pembenahan sistem pengolahan dan pengelolaan sampah juga menjadi kebutuhan mendesak.
Menurutnya, pemerintah desa telah mulai merintis pengolahan sampah di sebelah utara area TPA. Fasilitas tersebut diharapkan mulai beroperasi pada awal 2027.
“Dengan adanya TPA Desa Sekoto ini sebetulnya sudah bisa dikatakan mulai merintis pengolahan dan pengelolaan yang tempatnya di sebelah utaranya TPA. Insyaallah beroperasi pada tahun 2027 awal,” katanya.
