Suprayitno juga mengungkapkan penyebab penumpukan sampah, salah satunya keterlambatan pasokan bahan bakar minyak (BBM) serta keterbatasan alat berat untuk memindahkan dan menata sampah yang masuk setiap hari.
Persoalan teknis tersebut, lanjut dia, telah disampaikan kepada Komisi III DPRD agar menjadi catatan dan dibahas dalam pertemuan lanjutan.
Di sisi lain, tuntutan kompensasi warga juga mulai mengerucut. Masyarakat Dusun Genukwatu sebagai salah satu wilayah terdampak mengusulkan bantuan uang sebesar Rp5 juta. Namun, belum ada kesepakatan tunggal mengenai bentuk kompensasi yang diinginkan.
Sebagian warga menghendaki bantuan berupa beras. Sementara lainnya mengusulkan kombinasi bantuan uang dan beras yang diberikan kepada setiap kepala keluarga setiap tahun.
Suprayitno menyebut, bantuan beras yang sebelumnya diusulkan sekitar 20 ton pada 2026 telah diupayakan meningkat menjadi kurang lebih 40 ton. Bantuan tersebut direncanakan menjangkau sekitar 2.218 kepala keluarga yang tersebar di empat dusun.
Adapun tuntutan kompensasi berupa uang terutama disuarakan masyarakat yang tinggal dalam radius sekitar 1,5 kilometer dari TPA.
Tak hanya itu, persoalan lingkungan juga menjadi perhatian pemerintah desa. Bau sampah yang semakin terasa saat musim hujan serta keluhan aliran limbah TPA yang masuk ke sungai di wilayah Dusun Puhrejo menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan.
Terkait kualitas air, Suprayitno mengatakan pemeriksaan laboratorium terhadap sampel air sebelumnya telah dilakukan. Namun, hasil pemeriksaan terakhir masih belum diterima.
“Kemarin sudah sering di lab, tapi yang terakhir belum mengeluarkan hasilnya. Kelihatannya tetap masih terganggu ya. Namanya juga sungai mengalir, tetap sumbernya ke sumur-sumur warga, tapi tidak terlalu parah,” ungkapnya.
Suprayitno berharap, kunjungan Komisi III DPRD Kabupaten Kediri tidak berhenti sebatas peninjauan lapangan. Ia meminta hasil kunjungan tersebut ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan DLH dan Sekretaris Daerah, terutama untuk membahas kebutuhan pembenahan fasilitas serta operasional TPA.
Di sisi lain, ia juga meminta masyarakat memahami bahwa pemenuhan tuntutan kompensasi membutuhkan tahapan dan mekanisme penganggaran karena TPA Sekoto merupakan fasilitas milik pemerintah daerah.
“Sebelumnya saya mohon maaf kepada masyarakat. Intinya, warga Dusun Genukwatu itu memang meminta, tetapi tetap ada tahapannya. Karena ini milik pemda, bukan milik perorangan. Kalau milik perorangan enak, tetapi kalau milik pemda jelas ada proses yang bertahap. Harapan saya masyarakat tetap sabar, saya yakin ada solusi yang terbaik,” pungkasnya.(sinyo)
