“Kami ingin persoalan ini dibahas secara terbuka dan tuntas. RDP lanjutan penting agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan dapat memberikan penjelasan secara langsung di hadapan publik. Tujuan kami sederhana, yaitu memastikan tata kelola Pasar Ikan Hias SLG dan kegiatan yang menggunakan fasilitas publik berjalan sesuai aturan serta memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” ujar Khoirul Anam, Senin (8/6/2026).
Menurutnya, kehadiran berbagai instansi dalam forum tersebut akan membantu menghadirkan penjelasan yang komprehensif sekaligus menghindari munculnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami berharap DPRD Kabupaten Kediri dapat memfasilitasi forum yang objektif dan independen. Semua pihak harus diberi ruang yang sama untuk menyampaikan data, fakta, dan pandangannya sehingga tidak ada lagi polemik di tengah masyarakat,” tambahnya.
Dalam surat tersebut, APG juga menegaskan pentingnya kehadiran langsung pimpinan atau pejabat yang berwenang dari masing-masing OPD, sehingga pembahasan dapat berlangsung efektif dan menghasilkan keputusan yang jelas.
Khoirul menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses tersebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawasi pengelolaan aset dan ruang publik daerah.
“Yang kami perjuangkan adalah tata kelola yang baik, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Jika semuanya dibuka secara terang-benderang, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga terkait akan semakin kuat,” tukasnya.(sinyo)
