Menurut Solihin, pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah lebih kreatif menggali potensi pendapatan dari aset dan sumber daya yang telah dimiliki.
Salah satu langkah yang tengah dipertimbangkan ialah penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada sejumlah aset, seperti gedung olahraga (GOR) maupun sektor pengelolaan sampah.
Dengan skema tersebut, aset diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mampu memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).
Ia menambahkan, pemerintah daerah juga membuka peluang memanfaatkan skema pembiayaan alternatif, termasuk pinjaman daerah, sepanjang tetap memperhatikan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengembalian.
Di luar persoalan anggaran, Solihin juga menyinggung pengisian jabatan yang masih dijabat pelaksana tugas (Plt). Menurut dia, penetapan pejabat definitif merupakan kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
Sementara itu, pengisian perangkat desa masih menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat. Ia menegaskan pelaksanaannya harus mengacu pada ketentuan Kementerian Dalam Negeri dan, apabila diperlukan, disertai penyesuaian terhadap peraturan daerah maupun peraturan bupati yang menjadi dasar pelaksanaannya.
“Jika aturan turunannya sudah memungkinkan, tentu dapat dilaksanakan. Namun apabila memerlukan perubahan regulasi daerah, maka harus disesuaikan terlebih dahulu,” kata Solihin.(sinyo)
