Pengurus Harian Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Kabupaten Kediri, Heri Susanto, juga meminta proses hukum dilakukan secara profesional dan objektif.
Menurut Heri, pendampingan yang diberikan LKBH PGRI merupakan bagian dari upaya organisasi memberikan perlindungan kepada tenaga pendidik yang menghadapi persoalan hukum dalam menjalankan tugas.
Heri mengatakan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari H, guru tersebut sebelumnya beberapa kali menegur siswa karena meninggalkan kegiatan sekolah.
“Dalam peristiwa itu, guru mengambil topi siswa dan mengibaskannya ke arah siswa sebagai bentuk teguran,” kata Heri.
Ia menyebut kegiatan belajar mengajar setelah peristiwa tersebut tetap berjalan.
Heri juga mengatakan pihak sekolah sebelumnya melakukan pembinaan terhadap siswa melalui guru Bimbingan Konseling (BK).
Namun, ia menegaskan informasi tersebut merupakan konteks yang disampaikan dalam pendampingan dan tidak berkaitan langsung dengan substansi laporan yang kini ditangani polisi.
Heri menyebut pihaknya belum mengetahui adanya bukti pendukung seperti rekaman video, visum, maupun hasil pemeriksaan psikologis dalam perkara tersebut.
“Yang ada baru sebatas keterangan pelapor dan beberapa saksi,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta penyidik melakukan pendalaman secara cermat sebelum menentukan arah penanganan perkara.
Meski demikian, Heri menegaskan pihaknya tidak bermaksud menghalangi proses hukum.
“Kalau memang ada guru yang melakukan pelanggaran dan alat buktinya lengkap, silakan diproses sesuai ketentuan hukum. Yang kami harapkan adalah setiap perkara ditangani secara profesional dan berdasarkan alat bukti yang memadai,” katanya.
Menurut Heri, persoalan antara guru dan siswa harus dilihat secara utuh dan tidak hanya berdasarkan keterangan dari salah satu pihak.
“Selama tindakan guru masih dalam koridor pendidikan dan bukan bertujuan melakukan kekerasan, tentu setiap peristiwa perlu dilihat secara utuh dan proporsional,” ujarnya.
Ia berharap orang tua, sekolah, dan aparat penegak hukum dapat bersama-sama menjaga iklim pendidikan yang kondusif.
“Hak anak harus tetap dilindungi, namun guru juga berhak memperoleh kepastian hukum ketika menjalankan tugas,” kata Heri.
Sementara itu, perkara tersebut masih dalam tahap penyelidikan di Polres Kediri. Penyidik masih mendalami laporan dan keterangan dari pihak-pihak terkait.
Penentuan apakah perkara tersebut dapat dilanjutkan atau dihentikan nantinya bergantung pada hasil penyelidikan dan kecukupan alat bukti yang diperoleh penyidik.(sinyo)
