Dinas Sosial Kabupaten Kediri akan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan BPS, sejumlah perangkat daerah yang berkaitan dengan urusan desil, bansos, BPJS dan program bantuan lainnya.
FGD tersebut juga akan melibatkan Koordinator PKH di masing-masing desa/kelurahan, Kaur Kesra, IT Desa, serta Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri.
Tujuannya jelas, yakni mencari formula dan mekanisme validasi data yang lebih baik sehingga data yang dihasilkan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan.
Selain membenahi mekanisme, peningkatan kapasitas petugas di tingkat bawah juga dinilai penting.
Dinas Sosial akan memberikan sosialisasi kepada petugas PKH, Kaur Kesra, dan IT Desa mengenai tugas serta teknis pengisian data yang benar.
Dengan demikian, proses pemutakhiran data tidak hanya bergantung pada satu pihak, tetapi dapat melibatkan pemerintah desa dan kader/pendamping PKH yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dinas Sosial juga akan membuat video simulasi mengenai alur dan tata cara pengisian data. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memahami proses pendataan sekaligus meminimalisir kesalahan ketika memberikan informasi.
“Masyarakat harus tahu bagaimana data itu diisi dan bagaimana mekanismenya. Pemerintah desa, Kesra, IT Desa dan kader PKH juga harus memahami tugasnya. Kalau semua bergerak bersama, validasi data akan jauh lebih kuat,” terang Dodi.
Dodi menegaskan, persoalan data desil tidak bisa dibebankan kepada satu instansi saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar persoalan yang selama ini berulang tidak terus menjadi polemik.
Pemerintah Kabupaten Kediri bersama BPS dan DPRD Kabupaten Kediri berkomitmen mencari solusi untuk meningkatkan kebenaran dan akurasi pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat.
Namun, Dodi juga menyadari bahwa kewenangan akhir terkait penetapan data berada di tingkat pemerintah pusat.
Karena itu, ia berharap hasil pemutakhiran dan validasi di daerah dapat menjadi bahan yang kuat untuk mendorong perbaikan sistem secara nasional.
“Kita sadar penentu akhirnya tetap pemerintah pusat. Tetapi daerah tidak boleh hanya menunggu. Kita harus berusaha memastikan data dari bawah benar, sehingga masyarakat yang benar-benar berhak tidak lagi menjadi korban ketidaktepatan data,” pungkasnya.
Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri mengajak seluruh pihak untuk mengawal proses tersebut secara bersama-sama, mulai dari pemerintah daerah, BPS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPMPD, pemerintah desa, pendamping PKH hingga masyarakat.(sinyo)
