“Ini cuma dapat satu dan luasnya berkurang dari yang dulu. Ini hanya 1,5 x 2,75 meter,” ungkapnya.
Ia mengaku tetap menerima ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Namun, perubahan luas lapak membuat pedagang harus kembali menyesuaikan penataan barang dagangan.
“Kami terima saja aturan yang ada,” katanya.
Persoalan tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri dalam proses pemindahan pedagang. Sebab, keberhasilan revitalisasi tidak hanya diukur dari selesainya pembangunan fisik, tetapi juga dari kemampuan pasar baru mengakomodasi kebutuhan pedagang yang selama ini menggantungkan mata pencaharian di sana.
Selain penataan zonasi, Disdagin juga menyiapkan mekanisme pengaturan akses kendaraan pedagang. Mereka akan dibekali kartu khusus agar bisa keluar masuk area parkir pasar tanpa harus berulang kali membayar karcis pada hari yang sama.
Adapun tarif retribusi masuk ditetapkan sebesar Rp2.000 per hari.
Menurut Tutik, fasilitas kartu tersebut diharapkan memudahkan aktivitas pedagang, terutama mereka yang harus keluar masuk pasar untuk memenuhi kebutuhan barang dagangan maupun keperluan usaha lainnya.
Saat ini, pembangunan tahap kedua Pasar Ngadiluwih telah memasuki tahap penyelesaian akhir atau finishing. Disdagin menargetkan peresmian dapat dilaksanakan pada akhir November atau paling lambat awal Desember 2026.
Sebelum peresmian, seluruh pedagang yang telah mendapatkan alokasi diharapkan sudah menempati lapak masing-masing. Penataan barang dagangan juga harus mengikuti ketentuan zonasi yang telah ditetapkan.
“Pedagang harus sudah masuk semua dan kondisinya tertata dengan baik. Semuanya harus mengikuti aturan sesuai zonasi,” tegas Tutik.
Dengan dimulainya tahapan pengundian lapak, operasional Pasar Ngadiluwih semakin dekat. Pemerintah berharap wajah baru pasar mampu menghadirkan pusat perdagangan yang lebih nyaman, tertib, dan representatif.(sinyo)
