Pasalnya, warga berharap ada kompensasi yang lebih layak dan sebanding dengan dampak keberadaan TPA yang selama ini mereka rasakan.
“Bantuan masih berupa beras. Usulan naik menjadi 30 kilogram itu masih belum menjawab tuntutan kompensasi yang kami harapkan,” tambah Sulton.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Kediri, Totok Minto Leksono, menjelaskan bahwa dalam RDP tersebut pihaknya telah mendengarkan aspirasi warga sekaligus meminta penjelasan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH).
Totok membenarkan bahwa DLH telah mengusulkan peningkatan bantuan beras dari 15 kilogram menjadi 30 kilogram per KK setiap tahun.
Berdasarkan dokumen perencanaan anggaran yang disampaikan dalam rapat, program peningkatan bantuan tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp983 juta.
“Ini sudah diajukan oleh eksekutif. Kami juga sudah melihat rincian anggarannya. Selanjutnya akan dibahas dalam pembahasan RAPBD 2027. Kami di Komisi III akan mengawal agar usulan anggaran sekitar Rp983 juta ini bisa disetujui,” jelas Totok.
Meski demikian, usulan tersebut belum menjadi keputusan final. Pembahasannya masih harus melalui mekanisme bersama Badan Anggaran DPRD Kabupaten Kediri. Apabila disetujui dalam RAPBD 2027, peningkatan bantuan baru dapat direalisasikan pada tahun mendatang.
Terkait tuntutan warga yang menginginkan kompensasi dalam bentuk uang tunai, Totok memastikan aspirasi tersebut telah diterima dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut.
“Terkait tuntutan warga mengenai kompensasi dalam bentuk uang, kami menerima aspirasi tersebut dan akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut,” pungkasnya.(sinyo)












