Masyarakat berharap kesediaan perusahaan untuk kembali bermediasi tidak sekadar menjadi pernyataan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata yang dapat memberikan kepastian kepada warga terdampak.
Ketua LSM GMAS, Bapak Yudi, menyampaikan kepada para peserta aksi bahwa pihaknya akan terus mengawal aspirasi warga sampai memperoleh penyelesaian yang adil.
Ia juga menegaskan kesiapan LSM GMAS untuk membawa persoalan tersebut ke jalur hukum, termasuk menyampaikan pengaduan kepada Kejaksaan Negeri Gresik apabila tidak ditemukan penyelesaian yang dapat diterima masyarakat.
Setelah penyampaian pernyataan tersebut, para peserta aksi akhirnya membubarkan diri dengan tertib dan damai.
“Kami masih menunggu langkah selanjutnya,” menjadi pesan warga yang berharap tuntutan mereka mendapatkan perhatian serius dari pihak perusahaan dan pemerintah.
Persoalan yang dikeluhkan warga berkaitan dengan ketentuan hukum mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
Beberapa ketentuan yang relevan untuk menjadi perhatian antara lain:
1. Pasal 65 ayat (1) dan ayat (5)
Mengatur hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak mengajukan pengaduan akibat dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.
2. Pasal 67
Mengatur kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
3. Pasal 68
Mengatur kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup.
4. Pasal 69 ayat (1) huruf a
Melarang setiap orang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
5. Pasal 85 ayat (1)
Mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan melalui kesepakatan, termasuk mengenai ganti rugi, pemulihan lingkungan, tindakan pencegahan pencemaran, dan tindakan untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan.
6. Pasal 87 ayat (1)
Mengatur kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
7. Pasal 91
Memberikan hak kepada masyarakat yang mengalami kerugian akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan perwakilan kelompok atau class action, sesuai persyaratan hukum.
8. Pasal 98 dan Pasal 99
Mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dengan sengaja atau karena kelalaian mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan hidup, dengan unsur dan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam undang-undang.
9. Pasal 100
Mengatur ketentuan pidana terkait pelanggaran baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dengan memperhatikan persyaratan penerapan pidananya.
10. Pasal 88
Mengatur tanggung jawab mutlak (strict liability) bagi kegiatan yang memenuhi kriteria hukum, antara lain menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3, dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup.
Warga berharap Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH), segera melakukan pemeriksaan dan pengujian lingkungan secara objektif serta transparan.
Pemeriksaan tersebut diharapkan mencakup kualitas air sumur warga, kualitas udara dan tingkat debu, sumber bau, kondisi saluran air, serta kemungkinan hubungan antara aktivitas perusahaan dengan kerugian tanaman jagung milik masyarakat.
Apabila ditemukan pelanggaran, warga berharap instansi berwenang mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.(red)












