Mediaciber.net.Kediri
Pelaksanaan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penataan kawasan RJM dan pengembalian fungsi area parkir kembali menjadi sorotan. Pasalnya, keputusan yang telah disepakati dalam forum resmi antara DPRD, pemerintah daerah, dan pihak terkait hingga kini dinilai belum dijalankan sebagaimana mestinya.
Persoalan tersebut mengemuka dalam RDP antara Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Penjaga Garuda dan Komisi II DPRD Kabupaten Kediri yang berlangsung di ruang rapat DPRD lantai 3, Jumat (29/5/2026). Dalam forum tersebut, sejumlah aktivis menyoroti pengelolaan kawasan publik strategis, khususnya kawasan Simpang Lima Gumul (SLG), yang dinilai belum mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi masyarakat.
Aliansi Penjaga Garuda yang terdiri dari PPI, Semesta Alam Lestari, Pusdamsa, dan Barisan Pengamat Kebijakan Publik mempertanyakan arah pengelolaan kawasan publik yang selama ini lebih banyak digunakan untuk kegiatan seremonial dan event sesaat dibandingkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Sorotan utama diarahkan pada pengelolaan Pasar Ikan Hias SLG serta transparansi penyelenggaraan event Kuno Kini 2026 di kawasan Taman Hijau SLG. Menurut para aktivis, berbagai fasilitas yang dibangun menggunakan anggaran besar belum mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan.
Dalam RDP tersebut, DPRD telah menegaskan bahwa aktivitas RJM harus dipindahkan ke area belakang dan ditata lebih tertib. Selain itu, area parkir yang selama ini menjadi polemik diminta dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai fasilitas umum yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara luas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Kediri dari Fraksi Demokrat, Zaini, menegaskan bahwa hasil RDP bukan sekadar rekomendasi yang dapat diabaikan. Menurutnya, seluruh pihak yang terlibat wajib menghormati dan menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama.
