Mediaciber.net.Nganjuk
Borok pengelolaan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) senilai Rp195.000.000,- bersumber dari APBN TA 2026 Kementerian PUPR melalui BBWS Brantas di Desa Mungkung, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, akhirnya terbongkar secara vulgar.
Proyek irigasi yang sejatinya dikhususkan bagi kesejahteraan para petani lokal ini diduga kuat telah dibajak secara sepihak oleh oknum Kepala Desa Mungkung, diwarnai penyelewengan fisik secara masif, hingga praktik “sunat” anggaran berkedok uang aspirasi.
Pengakuan Gempar Ketua HIPPA: Hakekat Swakelola Mati Total!
Fakta paling krusial terkuak dari pengakuan jujur Ketua HIPPA Desa Mungkung yang juga mengemban jabatan sebagai Kaur Perencanaan Desa Mungkung pada Senin (10/08/2026). Ia secara terbuka membeberkan bahwa dirinya dan struktur pengurus HIPPA sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam pelaksanaan proyek swakelola ini.
Seluruh kendali proyek, mulai dari penarikan uang, pembelian material, hingga pelaksanaan teknis di lapangan, dikuasai penuh oleh sang Kepala Desa yang saat ini juga dikeluhkan warga karena sangat jarang masuk kantor.
“Saya ini Ketua HIPPA, tapi sama sekali tidak dilibatkan. Semua dikerjakan dan dikelola sendiri oleh Pak Kades. Pas pencairan kemarin, saya cuma dikasih uang Rp200.000,- sama Kades, selebihnya dipegang Kades semua,” ungkapnya blak-blakan.
Tak berhenti di situ, ia juga membongkar rahasia umum terkait adanya pemotongan anggaran (commitment fee) proyek aspirasi tersebut.
“Ada potongan 12,5 persen dari total pagu anggaran. Tapi potongan tahun ini sebenarnya masih lebih kecil dibanding tahun-tahun kemarin yang potongannya pernah mencapai 20 persen,” tambahnya.
Fisik Bangunan Bobrok: Adukan Rontok, Pasir Lumpur, Tanpa Papan Proyek
Dampak langsung dari “sunatan” anggaran dan penguasaan proyek oleh oknum Kades terlihat jelas pada kualitas fisik jaringan irigasi di Barong, Desa Mungkung.
