Mediaciber.net.Kediri
Polemik akurasi data desil dalam penyaluran subsidi dan bantuan pemerintah kembali menjadi sorotan. Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri, Dodi Purwanto, meminta pemerintah tidak tinggal diam menghadapi berbagai keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan data penerima bantuan.
Menurut Dodi, persoalan pemutakhiran data sosial ekonomi bukan perkara baru. Dari era DTKS hingga kini beralih menjadi DTSN, potensi kesalahan data masih terus ditemukan. Dampaknya, masyarakat yang seharusnya berhak justru bisa kehilangan haknya, sementara mereka yang secara ekonomi tidak masuk kriteria masih berpotensi menerima bantuan.
“Ini problem besar. Inclusion error dan exclusion error masih menjadi persoalan dari dulu, mulai DTKS sampai sekarang DTSN. Ini harus kita tuntaskan agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak,” tegas Dodi, Selasa (8/92026).
Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria justru tercatat sebagai penerima. Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika warga yang semestinya berhak malah tidak masuk dalam kelompok penerima.
Persoalan tersebut, lanjut Dodi, bukan sekadar masalah administrasi. Ketidakakuratan data dapat berdampak langsung terhadap efektivitas program subsidi, bantuan sosial, hingga kepesertaan program pemerintah lainnya.
Berbagai aduan masyarakat yang masuk ke Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri menunjukkan masih adanya penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
“Validitas data ini sangat penting. Jangan sampai masyarakat yang benar-benar membutuhkan justru tidak mendapatkan bantuan, sementara yang kondisinya lebih mampu malah menerima. Negara harus hadir memastikan bantuan tepat sasaran,” ujarnya.
Untuk meminimalisir kesalahan tersebut, Dodi mendorong pemerintah memanfaatkan teknologi yang lebih mutakhir dalam proses identifikasi dan verifikasi penerima subsidi.
Salah satu gagasan yang disampaikan adalah pemanfaatan identifikasi biometrik, seperti sidik jari atau teknologi identifikasi lainnya, sebagai salah satu alternatif untuk memperkuat proses verifikasi.
Menurutnya, teknologi tersebut dapat dipertimbangkan agar identitas penerima bantuan semakin mudah diverifikasi dan meminimalisir persoalan data ganda maupun ketidaksesuaian identitas.
“Pemerintah punya kemampuan untuk menggunakan teknologi. Jangan sampai masyarakat bawah justru yang paling kesulitan ketika harus membuktikan bahwa mereka memang berhak mendapatkan bantuan. Teknologi harus dipakai untuk memudahkan, bukan malah mempersulit,” kata Dodi.
Menindaklanjuti banyaknya aduan masyarakat, Komisi IV DPRD Kabupaten Kediri kemudian mengajak sejumlah pemangku kepentingan untuk duduk bersama, di antaranya BPS, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri.
Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah langkah yang dinilai perlu segera dilakukan untuk memperbaiki kualitas pemutakhiran data.
