“Kami tidak ingin menyebut media apa saja yang terindikasi abal-abal itu, karena pasti akan makin gaduh. Kami punya bukti, bukan sekadar pernyataan. Kami hanya ingin Kabupaten Gresik ini kondusif, apalagi menjelang tahun politik. Jika ada kepala desa yang penggunaan anggaran desanya sesuai, kenapa harus takut dengan LSM atau wartawan. Sampaikan saja apa adanya. Temui wartawan dan LSM yang ingin konfirmasi, tabayyun. Kecuali mereka memang salah dalam menggunakan anggaran, lalu berlindung ke gerombolan wartawan yang menyebut dirinya komunitas,” tegas Julianus.
Julianus pun akan berada di garda depan untuk berpihak kepada kepala desa dengan catatan kepala desa tersebut benar dan tidak ada indikasi penyimpangan anggaran di desanya. Sebaliknya, jika kepala desa tersebut terindikasi salah, maka pihaknya yang akan mendorong aparat penegak hukum untuk memprosesnya.
“Saya kira LSM dan wartawan di Gresik sepakat, mereka tidak anti pembangunan. Justru, kami sangat senang di desa terdapat pembangunan jalan, infrastruktur, gedung, bahkan bantuan sosial. Tapi jika itu disalahgunakan anggarannya, maka kami menjalankan kontrol sosial dengan mengingatkan kepala desa ada yang menyimpang dalam pelaksanaan pembangunan itu. Kadang, itu diartikan berbeda oleh oknum-oknum Kades yang merasa bersalah. Lalu mereka mencari perlindungan, salah satunya komunitas wartawan tersebut,” kata Julianus. (*)
