Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Jenderal Tata Ruang, Gabriel Triwibawa mengungkapkan, pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada peningkatan ekonomi, namun juga pada aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. “Dengan potensi gempa vulkanik, longsor dan bencana lainnya, saya sangat mendorong pembangunan kita harus menyelaraskan antara aspek ekonomi dan aspek lingkungan, juga aspek sosial. Kita tidak bisa mengeksploitasi wilayah-wilayah tersebut dengan mengorbankan daya dukung dan daya tampung lingkungan,” tegasnya.
Lebih lanjut Gabriel Triwibawa menjelaskan, ke depannya kebijakan pembangunan kewilayahan baik pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) akan berfokus pada koridor Bali-Nusa Tenggara atau yang lebih dikenal dengan Bali-Nusra. Hal ini akan menguatkan _positioning_ Jawa Timur menjadi hub dalam koridor Bali-Nusra melalui pelabuhan-pelabuhan yang menyambungkan Pulau Jawa dengan Nusa Tenggara.
Kepada para perwakilan pemerintah daerah yang hadir, Direktur Jenderal Tata Ruang berpesan agar dapat menyinkronkan muatan RTRW Provinsi dengan RTRW Kabupaten/Kota, sehingga tidak terjadi konflik kepentingan.
Senada dengan Direktur Jenderal Tata Ruang, Ketua Pansus Ranperda RTRW Provinsi Jawa Timur, Lilik Hendarwati berharap, pembahasan RTRW ini dapat mengintegrasikan antara kebijakan strategis pusat dan kebijakan daerah. Selain itu, dapat pula mewujudkan Jawa Timur menjadi wilayah yang aman, nyaman produktif, dan berkelanjutan dengan mengedepankan kepentingan masyarakat.
Sumber: Kementerian ATR/BPN
