Kemudian, dalam pekerjaan proyek yang dimenangkan oleh PT. Adhi Persada Gedung, terdapat masalah seperti ketidaksesuaian volume dan dugaan kelebihan bayar atau mark up. Misalnya, dalam pekerjaan struktur beton bertulang lantai 1 hingga 10 dan struktur lantai DAK, terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 49,6 juta.
Hal serupa terjadi dalam pekerjaan Pek. Finishing Arsitektur, MEP, dll LT. 1 hingga 10 dan MEP, dll lantai DAK. Ada selisih pembayaran sebesar Rp 516 juta dari nilai pekerjaan sebenarnya. Begitu juga pada pekerjaan hydrant kapasitas 90 m3 & air bersih kapasitas 45 m3: (Ground Reservoir), pekerjaan landscape, saluran air keliling bangunan, area parkir, saluran kabel TM, ruang gardu PLN, dan taman area STP. Terdapat kelebihan bayar sebesar Rp 124,5 juta.
Berdasarkan catatan di atas, Center for Budget Analysis meminta KPK untuk segera turun tangan untuk melakukan penyelidikan terkait proyek pembangunan gedung DPRD Jateng. Semua pihak terkait, termasuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, perlu dipanggil dan diperiksa dalam penyelidikan ini.
Sumber: Jajang Nurjaman (Koordinator CBA)
