Estimasi nilai pungli yang meningkat dari Rp 4 miliar menjadi Rp 6,1 miliar menunjukkan tingginya tingkat korupsi di dalam KPK, memicu kekhawatiran terhadap efektivitas lembaga tersebut dalam memerangi korupsi.
Pentingnya melakukan reformasi internal dan perbaikan sistem pengawasan menjadi jelas, agar kejadian serupa tidak terulang di masa depan, dan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum yang seharusnya bersih dari korupsi.
Center for Budget Analysis meminta presiden Joko Widodo agar melakukan langkah konkret. Idealnya permasalahan KPK diselesaikan sendiri oleh Joko Widodo, tidak perlu menunggu presiden pemerintahan baru.
Jangan sampai sejarah mencatat, lembaga yang menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi negara kita su’ul khotimah berbarengan dengan berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. (Red)
