Masa menuntut pemerintah kabupaten Lamongan melakukan evaluasi.agar kedepannya program-program pemerintah kabupaten Lamongan dijalankan dan mampu memberikan dampak nyata dimasyarakat.
Tak hanya itu, PMII juga menuntut DPRD merevisi APBD dan menekan eksekutif pelaksanaan program prioritas yang berpihak kepada masyarakat dalam sektor perekonomian.PMII ditemui wakil DPRD Lamongan,imam Fadli.
Politisi dari partai Gerindra tersebut menegaskan kasus-kasus yang ada di kepemerintahan kabupaten Lamongan saat ini sudah dalam penanganan aparat penegak hukum.
“Terkait kasus-kasus hukum, mari kita kawal bersama. KPK, kejaksaan sudah melakukan proses hukum. Semua sudah berjalan dengan sebaik- baiknya, ujarnya.
Sementara mengenai APBD tahun 2025,kata Fadli, sudah melalui evaluasi gubernur Jatim dan sudah disahkan. APBD kota Lamongan tahun ini sebesar Rp. 3,26 triliun.
“Kita tunggu aksi-aksi pejabat eksekutif dalam menjalankan program-programnya yang sudah ada. Dan kita kawal keperuntukannya. Mulai untuk kesehatan, pendidikan dan lainnya.(sobirin)
