Mediaciber.net.Kediri – Kerusakan jalan di Kabupaten Kediri tak lagi sekadar keluhan warga, tapi telah menjelma menjadi krisis infrastruktur. Di banyak titik, lubang besar, aspal terkelupas, dan retakan panjang menjadi bukti nyata lemahnya pengawasan serta buruknya pengendalian kendaraan bertonase berlebih.
Situasi ini memicu reaksi keras dari Aliansi Penambang Tradisional Kediri Raya. Surat resmi telah dilayangkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri untuk menggelar audiensi terbuka lintas instansi.
Audiensi dijadwalkan Senin, 20 April 2026, menghadirkan Dinas Perhubungan, Dinas PUPR, hingga Satlantas guna membedah persoalan klasik yang tak kunjung tuntas: praktik over dimension dan over loading (ODOL).
Ketua Aliansi, Tubagus Fitrajaya, melontarkan kritik yang jauh lebih tajam. Ia menilai pemerintah daerah selama ini “tahu tapi memilih diam”.
“Semua orang tahu ini masalahnya ada di ODOL. Tapi kenapa dibiarkan? Ini bukan tidak tahu, ini pembiaran yang sistematis. Jalan rusak, rakyat yang menanggung, tapi pelanggar dibiarkan melintas bebas,” tegasnya dengan nada tinggi. Jumat (17/4/2026).
Tubagus bahkan menyindir keras lemahnya koordinasi antar instansi.
“Dishub ke mana? PUPR kerja apa? Satlantas jangan hanya berdiri di pinggir jalan lihat truk lewat. Kalau penegakan aturan cuma formalitas, jangan heran jalan kita seperti kubangan,” sentilnya.
Ia juga menyoroti ketimpangan penegakan hukum di lapangan.
“Jangan hanya kendaraan kecil yang ditindak. Truk besar yang jelas-jelas overload malah lolos. Ini kan aneh. Aturan ada, tapi seperti tidak berlaku untuk semua,” ujarnya.
