Menurutnya, kerusakan jalan bukan semata persoalan teknis, melainkan kegagalan pengawasan yang berdampak luas pada ekonomi masyarakat.
“Setiap tahun anggaran habis untuk tambal sulam. Tapi akar masalahnya tidak disentuh. Ini seperti buang uang rakyat ke jalan yang terus dihancurkan lagi oleh truk ODOL,” katanya.
Tubagus juga memperingatkan bahwa kesabaran masyarakat ada batasnya.
“Kami ini bukan cari ribut. Tapi kalau negara tidak hadir, jangan salahkan kalau rakyat yang bergerak. Kami bisa turun langsung, hentikan kendaraan ODOL, kami serahkan ke aparat. Biar sekalian terbuka, siapa yang benar-benar bekerja dan siapa yang pura-pura,” tegasnya.
Ia menegaskan, audiensi nanti harus menghasilkan keputusan konkret, bukan sekadar diskusi tanpa ujung.
“Jangan lagi rapat-rapat yang hanya menghasilkan notulen. Kami butuh tindakan. Kalau setelah audiensi ini tidak ada perubahan, itu artinya pemerintah memang tidak serius,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan dampak serius dari pembiaran ODOL, bukan hanya pada infrastruktur, tapi juga keselamatan.
“Ini bukan cuma soal jalan rusak. Ini soal nyawa. Truk ODOL itu bom berjalan. Rem blong, muatan berlebih, siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi kecelakaan?” pungkasnya.(sinyo)
