Vinanda juga mencontohkan program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) yang memiliki syarat tertentu, termasuk kepemilikan sertifikat hak milik sesuai ketentuan yang berlaku. Karena itu, validasi data dinilai sangat penting agar bantuan tidak salah sasaran.
Selain meningkatkan ketepatan program bantuan, validasi DTSEN juga diyakini mampu mendorong efektivitas dan efisiensi pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
“Ini juga menjadi amal jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Karena dari data yang valid, program pemerintah bisa berjalan lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat yang membutuhkan,” katanya.
Dalam kegiatan tersebut, Pemerintah Kota Kediri turut menyerahkan peralatan survei kepada petugas lapangan yang terdiri dari TRC, TAGANA, TKSK, dan relawan sosial guna mendukung proses pendataan masyarakat.
Turut hadir dalam kegiatan itu Wakil Wali Kota Kediri Qowimuddin, Pj Sekretaris Daerah Kota Kediri Endang Kartika Sari, Kepala BPS Kota Kediri Emil Wahyudiono, Asisten Pemerintahan dan Kesra Syamsul Bahri, Kepala Dinas Sosial Imam Muttakin, Kepala Dinas Kominfo Rony Yusianto, para camat dan lurah se-Kota Kediri, serta seluruh peserta bimtek dan petugas survei.(sinyo)
