Mediaciber.net.Kediri
Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk Pemerintah Kabupaten Kediri tidak serta-merta menutup ruang kritik di DPRD. Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (23/6), hampir seluruh fraksi menyoroti persoalan mendasar yang dinilai masih membayangi pengelolaan keuangan daerah.
Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kediri melontarkan kritik keras terhadap rendahnya realisasi sejumlah program strategis dalam pelaksanaan APBD. Minimnya serapan anggaran dinilai tidak hanya mencerminkan lemahnya kinerja pelaksanaan program, tetapi juga berdampak langsung pada masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat.
Program yang disorot meliputi pengembangan UMKM, penyediaan sarana pembudidayaan ikan, hingga pembangunan jalan usaha tani. Fraksi Gerindra menilai lambannya realisasi anggaran menyebabkan berbagai program yang telah direncanakan belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat di lapangan.
Juru Bicara Fraksi Gerindra, Totok Minto Leksono, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dipandang sebatas rendahnya angka serapan anggaran dalam laporan keuangan.
