“Kondisi ini bukan sekadar persoalan angka statistik, tetapi mencerminkan adanya masyarakat pelaku usaha yang membutuhkan dukungan pemerintah namun belum terlayani secara optimal,” ujar Totok, ditemui dikantor Gerindra, Rabu (24/6/2026).
Menurut Totok, setiap keterlambatan pelaksanaan program berarti ada pelaku UMKM yang belum memperoleh pendampingan, pembudidaya ikan yang belum mendapatkan sarana penunjang, hingga petani yang masih kesulitan mengakses jalan usaha tani. Kondisi itu, kata dia, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ia menegaskan, pemerintah daerah harus menjadikan evaluasi serapan anggaran sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), sehingga program-program prioritas tidak lagi terlambat direalisasikan.
“Anggaran yang sudah dialokasikan harus benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena lambannya realisasi program pemerintah,” tegas Totok.
Fraksi Gerindra pun mendesak Pemerintah Kabupaten Kediri melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD dengan serapan anggaran rendah serta memastikan program strategis segera direalisasikan agar tujuan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai.(sinyo)
