Raihan tersebut menjadi pencapaian istimewa karena merupakan WTP ke-10 secara berturut-turut yang berhasil dipertahankan Pemerintah Kabupaten Kediri. Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 yang disetujui DPRD juga telah disesuaikan dengan hasil pemeriksaan BPK.
Mas Dhito menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD Kabupaten Kediri atas masukan, kritik, dan saran yang diberikan selama proses pembahasan hingga Raperda tersebut disepakati bersama.
Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting untuk memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Setiap saran dan masukan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APBD. Harapan kami, setiap keputusan yang diambil benar-benar memberikan dampak nyata dan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten Kediri,” tegas Mas Dhito.
Dengan disetujuinya Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 dan keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade berturut-turut, Pemerintah Kabupaten Kediri menegaskan komitmennya menjaga pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel sekaligus memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan mampu mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(sinyo)
