“Kalau ada pungutan-pungutan liar yang dilakukan pihak sekolah, segera laporkan kepada kami,” tandasnya.
Di hadapan para siswa, Mas Dhito turut menyampaikan pesan agar mereka menjauhi segala bentuk perundungan atau bullying. Menurutnya, bullying tidak hanya berupa kekerasan fisik, tetapi juga ejekan maupun kekerasan verbal yang dapat berdampak terhadap kondisi psikologis anak.
“Stop bullying. Sekolah harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi seluruh siswa sejak hari pertama,” pesannya.
Sebagai bentuk komitmen meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kediri setiap tahun mengalokasikan anggaran sekitar Rp30 miliar untuk program beasiswa pendidikan.
Mas Dhito menyebut program tersebut telah membuka kesempatan bagi banyak pelajar dari keluarga sederhana untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri ternama.
“Anak guru tani, penjual kelapa muda hingga anak kuli bangunan dari Kabupaten Kediri terbukti mampu kuliah di Universitas Brawijaya, ITS maupun UNESA. Pendidikan adalah jalan paling cepat untuk mengubah masa depan keluarga,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri, Mokhamat Muhsin, memastikan seluruh sekolah wajib melaksanakan MPLS yang edukatif, ramah anak, bebas perploncoan, serta tanpa pungutan biaya.
“MPLS harus ramah. Tidak boleh ada perploncoan, tidak boleh ada bullying, dan tidak boleh ada iuran atau pungutan dalam bentuk apa pun selama pelaksanaan MPLS,” kata Muhsin.
Pemerintah Kabupaten Kediri berharap pelaksanaan MPLS tahun ini mampu menjadi awal yang baik bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun budaya belajar yang aman, nyaman, dan berkarakter.(sinyo)
