Mediaciber.net.Kediri
Polemik Pasar Bandar dan Pasar Pahing Kota Kediri kian memanas. Pedagang mulai kehilangan kesabaran. Mereka menilai persoalan portal masuk pasar, retribusi hingga tata kelola Perumda Pasar Joyoboyo terlalu lama berhenti di meja pembahasan tanpa keputusan konkret.
Pertemuan pedagang dengan Komisi B DPRD Kota Kediri, Selasa (22/9/2026), kembali menjadi ajang penyampaian keluhan. Namun, bagi pendamping pedagang, forum tersebut belum menghasilkan apa yang sebenarnya ditunggu: keputusan.
Pendamping Pedagang Pasar Kota Kediri, Priyo Saroja, bahkan menyebut pertemuan tersebut belum lebih dari sekadar ruang curhat.
“Poinnya satu, pertemuan hari ini tidak ada yang konkret,” tegas Priyo.
Menurutnya, DPRD belum menunjukkan sikap kelembagaan secara penuh karena unsur pimpinan dan sejumlah pihak terkait belum hadir. Pedagang kini memilih menunggu langkah DPRD dalam waktu dekat.
“Anggap saja hari ini curhat. Kita lihat sikap dalam satu minggu ke depan DPRD seperti apa,” ujarnya.
Salah satu persoalan yang paling keras disorot adalah portal masuk pasar yang disertai pungutan. Bagi pedagang, persoalan tersebut bukan sekadar teknis pengelolaan, tetapi menyangkut akses masyarakat menuju pasar yang berdampak terhadap aktivitas jual beli.
Priyo meminta DPRD dan pemerintah daerah tidak lagi berhenti pada wacana evaluasi.
“Kalau portal masuk ke pasar masih ditarik, kita akan terus melakukan demonstrasi sampai itu dicabut,” tegasnya.
Pernyataan itu sekaligus menjadi ultimatum. Pedagang menginginkan kepastian mengenai dasar kebijakan dan keberlanjutan pungutan tersebut.
Ketua Komisi B DPRD Kota Kediri, Arief Junaidi, mengakui keresahan pedagang perlu segera ditindaklanjuti. Namun, DPRD memilih membedah persoalan berdasarkan data.
“Ya kita sama-sama dengarkan apa yang menjadi curhatan, keluh kesah teman-teman pedagang pasar,” katanya.
Arief meminta Perumda Pasar Joyoboyo membuka seluruh database pengelolaan pasar. Mulai jumlah pedagang, kios, los, lapak hingga penerimaan retribusi masing-masing pasar.
“Saya minta database. Pasar Bandar dapat berapa retribusinya, Pasar Pahing dapat berapa. Kita lihat langsung, kita evaluasi,” ujarnya.
Bagi Komisi B, data tersebut menjadi pintu masuk untuk melihat apakah pengelolaan pasar selama ini berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Arief juga tidak menutup kemungkinan regulasi pengelolaan pasar dievaluasi. Jika aturan yang berlaku dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini, DPRD membuka ruang untuk melakukan perubahan.
“Kalau memang sudah tidak relevan, ya monggo kita evaluasi. Kita kaji ulang, kita revisi,” tegasnya.
