Bagus menyebut persoalan perubahan pola tanam di kawasan HGU yang diduga berdampak terhadap banjir di wilayah Sepawon, Tulungrejo, Ringgang, dan Kunjil perlu mendapat perhatian serius pemerintah.
Menurutnya, perubahan tanaman keras menjadi tanaman tebu di kawasan tersebut perlu dikaji secara menyeluruh, terutama terkait dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.
“Persoalan banjir ini tidak boleh dianggap sepele. Masyarakat sudah merasakan dampaknya, tetapi sampai sekarang mereka masih membutuhkan solusi yang konkret. Harus ada kajian dan evaluasi, bukan sekadar penanganan sementara,” ungkapnya.
Persoalan pendidikan juga menjadi sorotan. Bagus mempertanyakan klaim pendidikan gratis apabila dalam praktiknya masih ditemukan pungutan atau pembayaran yang membebani wali murid di sekolah negeri.
Selain itu, pihaknya menyoroti aktivitas pertambangan, pembangunan kawasan BionTP di Kecamatan Semen, kerusakan jalan, kendaraan dengan muatan berlebih atau over dimension over loading (ODOL), hingga belum jelasnya aturan yang berkaitan dengan tanah galian sawah.
“Jangan tunggu masyarakat berteriak lebih keras baru pemerintah bergerak. Persoalan tambang, pendidikan, jalan rusak, banjir, sampai ketidakjelasan regulasi harus ada penyelesaian konkret. Pemerintah jangan hanya hadir ketika ada seremoni, tetapi harus hadir ketika rakyat menghadapi kesulitan,” tegas Bagus.
Aliansi tersebut juga meminta pemerintah mengawal pelaksanaan proyek strategis nasional (PSN) di Kabupaten Kediri agar masyarakat sekitar tidak hanya menjadi penonton dalam pembangunan.
Bagus menilai keterlibatan tenaga kerja lokal harus menjadi perhatian. Sebab, pembangunan yang berlangsung di wilayah Kediri semestinya juga memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat setempat.
“Jangan sampai pembangunan berdiri di tanah Kediri, tetapi masyarakat Kediri hanya menjadi penonton. Pemerintah harus memastikan warga sekitar mendapatkan kesempatan kerja dan manfaat ekonomi dari setiap pembangunan,” imbuhnya.
Menariknya, aksi 17 November mendatang tidak hanya dirancang sebagai kegiatan demonstrasi. Aliansi berencana menghadirkan panggung rakyat yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka.
Panggung tersebut juga akan diisi pertunjukan seni dan budaya, mulai musik hingga seni tari. Dengan demikian, penyampaian kritik diharapkan berlangsung dinamis, terbuka, dan tetap damai.
“Kami ingin membuat panggung rakyat. Siapa pun boleh menyampaikan kegelisahannya, boleh mengkritik, bahkan menyampaikan kemarahannya secara terbuka, tetapi tetap dalam koridor demokrasi. Kami ingin menunjukkan bahwa kritik bukan ancaman dan rakyat yang bersuara bukan musuh pemerintah,” jelasnya.
Bagus berharap aparat keamanan juga dapat bersinergi dan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat secara aman tanpa harus berujung benturan.
Ia menegaskan, gerakan tersebut ingin menjadi ruang bersama bagi masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap kondisi daerah maupun nasional.
“Jangan alergi terhadap kritik. Pemerintah itu diberi amanah untuk melayani rakyat, bukan meminta rakyat terus memaklumi kekurangan pemerintah. Kalau kebijakan benar, sampaikan datanya. Kalau ada kekeliruan, perbaiki. Jangan biarkan rakyat terus menanggung akibat dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka,” pungkasnya.(sinyo)
