Mediaciber.net.Kediri
Gelombang kritik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kediri berpotensi menguat. Gerakan bertajuk Khadiri Nggugat Nagari – Aliansi Rakyat Khadiri menyerukan konsolidasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mengawal kebijakan pemerintah daerah.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 17 November 2026, dengan mengambil titik kegiatan di kawasan Simpang Lima Gumul (SLG) dan Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri.
Melalui seruan terbuka yang beredar, aliansi ini mengajak berbagai elemen masyarakat, mulai petani, buruh, pedagang, pemuda, mahasiswa, aktivis, organisasi masyarakat hingga komunitas untuk bergabung menyuarakan kepentingan publik.
Seruan tersebut membawa pesan tegas bahwa rakyat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam jalannya pemerintahan. Pemerintah sebagai pemegang amanah dinilai harus terbuka terhadap kritik dan bersedia mempertanggungjawabkan setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Koordinator lapangan aksi, Tubagus Fitrajaya atau yang akrab disapa Bagus, menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan bertujuan merebut kekuasaan maupun membangun permusuhan dengan pemerintah.
“Ini bukan perjuangan mencari kekuasaan, melainkan perjuangan mengingatkan kekuasaan agar tidak melupakan rakyat. Kami tidak membawa kepentingan partai atau kelompok politik tertentu. Ini murni gerakan kepedulian terhadap kondisi masyarakat dan masa depan bangsa,” tegas Bagus, Minggu (8/11/2026).
Menurutnya, ada sejumlah persoalan nasional yang menjadi perhatian aliansi. Di antaranya penanganan kebakaran hutan di Kalimantan, Papua, dan Sumatera yang dinilai harus dilakukan secara serius dan menyentuh akar persoalan.
Dampak kebakaran hutan, kata dia, tidak boleh hanya dibebankan kepada masyarakat yang menjadi korban. Penegakan hukum terhadap perusahaan atau pihak yang terbukti bertanggung jawab juga harus dilakukan secara tegas.
“Jangan hanya masyarakat yang menanggung akibatnya. Kalau memang ada perusahaan yang terbukti menyebabkan kerusakan lingkungan, harus ada sanksi yang jelas. Jangan sampai rakyat terkena dampak asap, anak-anak terserang ISPA, sementara pihak yang bertanggung jawab tidak tersentuh hukum,” ujarnya.
Selain persoalan lingkungan, Bagus juga menyoroti program pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Menurutnya, setiap program pemerintah harus diukur berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar besarnya anggaran maupun popularitas program.
“Program pemerintah jangan hanya bagus di atas kertas atau ramai dalam pemberitaan. Ukurannya sederhana, apakah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat atau tidak. Jangan sampai anggaran besar digelontorkan, tetapi masyarakat di bawah justru masih berkutat dengan persoalan yang sama,” tandasnya.
Bagus juga menyinggung tekanan ekonomi, penurunan daya beli, persoalan pajak, serta pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya membutuhkan kejelasan arah dan keberpihakan kepada masyarakat.
“Rakyat terus dibebani pajak, tetapi potensi sumber daya alam yang kita miliki harus jelas manfaatnya untuk siapa. Jangan sampai kekayaan daerah dan negara tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Tak hanya isu nasional, sejumlah persoalan lokal di Kabupaten Kediri juga dipastikan menjadi materi aspirasi dalam aksi tersebut.
