Sementara itu Kuasa Hukum Alpin Laurence, Mambang Tubil dan Zainal Abidin menyatakan prihatin atas sikap penegak hukum dalam hal ini Polres Kotim yang tidak adil. Salah satunya kasus penyerangan dan sweping pekan lalu oleh sejumlah preman di lokasi kelapa sawit itu tidak diproses sampai saat ini meski sudah jelas itu merupakan peristiwa hukum alhasil mereka akan membawa perkara ini ke Mabes Polri untuk dipidana. “Kami akan laporkan ini ke Mabes Polri,”kata Mambang.
Selain itu juga dia mendukung langkah DAD Kotim untuk menjaga keputusan adat yang mana sudah memeangkan Alpin Laurence seb agai pemilik kebun sawit tersebut. Bagi mereka keputusan akhir adat ini merupakan pegangan mereka yang kuat dan harusnya dihormati semua pihak.
“Kasus penyerangan di kebun ini terhadap orang yang melaksanakan putusan adat maka sebab itu kami tetap memberikan dukungan kepada rekan yang pada saat ini telah berjuang menegakan hukum adat, jadi semuanya harus patuh kepada hukum adat dan kami dukung DAD Kotim untuk menegakan hukum adat terhadpa orang yang tidak patuh kepada hukum adat,”katanya.
Sementara itu juga Zainal Abidin menegaskan pihaknya mengapresiasi sikap DAD Kotim yang akan melakukan sidang adat terhadap Hok Kim dan Kuasa Hukum sebab tidak menghomati putusan hukum adat yang sudah dilakukan sebelumnya. “Kami sebagai pihak yang berperkara menjujung tinggi hukum adat dan kami tapi pihak Hok Kim ini tidak menghargai,’katanya.
Kemudian kejadian penyerangan di wilayah perkebunan ini, kata Zainal membuat mereka harus melaporkan Polres Kotim ini kepada Propam Mabes Polri. Mereka menuding Polres Kotim dianggap tidak profeional menangani preman dari kelompok Hok Kim. Mereka menilai ada keberpihakan kepada Hok Kim itu sendiri.
‘Karena merusak rasa keadilan masyarakat kami, masyarakat yang bekerja diwilayah desa pelantaran karena bagaimana tidak pada malam hari melakukan pemaksaan kehendak terhadap masyarakat yang menempati lahan tersebut. Mereka membawa sajam, mengerahkan masa yang banyak dan secara membabi buta,”katanya.(ryt)
