Keterlibatan DPC GPM Jombang dalam hearing ini akan membantu dalam memahami pandangan dan aspirasi masyarakat, serta mencari solusi yang sesuai dengan kepentingan bersama.
Masyarakat Tapen yang hadir juga akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan, keluhan, dan bukti-bukti terkait dampak sosial dan ekonomi yang mereka alami akibat kasus ini. Dengan demikian, pendapat dan kepentingan mereka dapat menjadi bagian penting dalam proses penyelesaian kasus ini.
Hearing ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan keadilan bagi masyarakat Tapen serta menemukan solusi yang paling tepat dan adil. Komisi A DPRD Jombang berkomitmen untuk mengawal proses penyelesaian kasus ini secara transparan dan menyeluruh.
Sebelum hearing selesai pihak Dpc GPM dan masyarakat desa Tapen walk out karena pihak BPN belum hadir saat pertemuan hearing tersebut. Menurut Djatmiko selaku Ketua Gpm mengatakan pertemuan ini sangat merugikan pihak masyarakat yang notabene menempati lahan tersebut selama lebih 20tahun yang diakui Kepala Desa Tapen sebagai aset tanah negara dan Bpn selaku pemegang peraturan malah tidak hadir” ucapNya.(Kas/Arya ),(bersambung)
