Sebanyak 26 Desa/Kelurahan diresmikan sebagai Desa Sadar Hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI, Surat Keputusan Gubernur Kalteng tentang Penetapan Desa atau Kelurahan Sadar Hukum pada Provinsi Kalteng, serta berdasarkan evaluasi terus-menerus oleh Kementerian Hukum dan HAM.
Acara tersebut dirangkai dengan penandatanganan prasasti serta penyerahan Anugerah Anubhama Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum, yakni penghargaan terhadap Desa atau Kelurahan yang telah memiliki kesadaran hukum tinggi.
Sementara itu, Kepala BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Widodo Ekatjahjana mengungkapkan bahwa Desa yang sadar hukum akan meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha sebagaimana harapan Presiden RI Joko Widodo yang pada akhirnya dapat meningkatkan perekonomian daerah.
Turut hadir pula dalam acara tersebut, antara lain Wakil Ketua DPRD Jimmy Carter, Danrem 102/Pjg yang diwakili Kasi Teritorial Kasrem 102/Pjg Kolonel Inf Pomalanthon Badiaraja T. dan unsur Forkopimda Kalteng lainnya, serta Kepala Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum BPHN Kementerian Hukum dan HAM RI Kartiko Nurintias.(ryt)
