Dia mengatakan, baik anggota Satpol PP ASN maupun non-ASN memiliki tugas dan fungsi yang sama yaitu menyelenggarakan urusan trantibumlinmas. Hal ini merupakan urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang merupakan mandat dari Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dia menekankan, yang membedakan keduanya hanyalah status kepegawaian.
“Perlu dicatat, bahwa berdasarkan data yang dihimpun Ditjen Bina Adwil, setidaknya 70 pemerintah daerah (Pemda) yang terdiri dari 17 provinsi, 43 kabupaten, dan 10 kota yang telah mengusulkan formasi kebutuhan ASN Pol PP ke KemenPAN-RB. Hal ini sangat perlu dipahami dan diharapkan bahwa peran aktif Pemda akan sangat menentukan status dan masa depan Banpol PP/non-ASN, bagaimana mau ditata bila tanpa usulan dari Pemda yang paham kondisi daerahnya masing-masing,” jelas Safrizal.
Diketahui bahwa saat ini jumlah anggota Satpol PP mencapai 121.014 personel yang tersebar di seluruh daerah. Sebanyak 28.895 atau 23,8 persen di antaranya berstatus ASN, sedangkan 92.119 atau 76,2 persen sisanya berstatus Banpol PP/non-ASN
“Seluruh slagorde Ditjen Bina Adwil akan mengawal terus arah kebijakan terkait Banpol PP yang berstatus non-ASN/honorer ini, khususnya dalam Peraturan Pemerintah yang menjabarkan UU ASN terbaru, hingga dicapai solusi terbaik yang mencerminkan rasa keadilan atas pengabdian mereka selama ini,” pungkas Safrizal.
Sumber: Puspen Kemendagri
