Mediaciber.net.LAMONGAN – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Dewan Pimpinan Wilayah Jawa Timur menyampaikan kritik keras terhadap penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Meskipun sudah ada penetapan tersangka, KPK belum juga mengumumkan nama-nama yang terlibat, sementara tersangka-tersangka tersebut masih bebas berkeliaran, memicu tanda tanya besar mengenai komitmen dan kredibilitas lembaga antikorupsi ini.
Moh Hosen, Ketua KAKI Jatim menduga ada suap dalam penanganan Perkara ini, terbukti KPK tidak becus tangani indikasi Korupsi Yuhronur Efendi Bupati Lamongan, seharusnya Lembaga Antirusuah menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi, bukan malah tidak berdaya tangani kasus korupsi Gedung Pemkab yang merugikan negara hingga Rp 151 miliar,” kata Hosen KAKI, Selasa (11/02/2025).
“Kami mendesak Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk segera merilis nama tersangka dan menangkap mereka tanpa ragu. Jangan sampai KPK terjebak dalam lambannya proses hukum yang justru merusak citra lembaga,” tegas Hosen.
KAKI mencatat adanya ketidakpastian hukum yang semakin membingungkan publik setelah KPK mengklaim telah mengantongi nama-nama tersangka namun belum mengungkapkan identitas mereka.
“Publik berhak mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas kerugian negara ini. Tidak ada alasan bagi KPK untuk menunda-nunda pengumuman nama tersangka. Kami tidak ingin melihat KPK melempem seperti kerupuk yang masuk angin,” tambah Hosen KAKI.
Kritik terhadap KPK ini semakin tajam setelah melihat adanya perbedaan perlakuan antara kasus Lamongan dan penanganan kasus korupsi lainnya, seperti yang terjadi pada Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor Ali, yang langsung ditangkap setelah terjerat dugaan korupsi.
“Kenapa kasus Lamongan tidak mendapat perlakuan yang sama? Ini menimbulkan kecurigaan tentang adanya perlakuan istimewa bagi beberapa pihak yang merasa menjadi ‘raja-raja kecil’ di Jawa Timur,” kata Hosen KAKI.
