Sementara itu, Ketua Serikat Jurnalis Nusantara (SJN) Jombang, M. Nur Rudiyanto, menilai bahwa sikap sejumlah pejabat dan aparatur yang meninggalkan forum sebelum acara selesai merupakan bentuk kelalaian administratif dan ketidakpekaan terhadap arah kebijakan nasional.
“Ini bukan sekadar soal kehadiran formal, tapi soal integritas dalam menjalankan amanah negara. Presiden sudah berbicara soal koperasi sebagai tulang punggung ekonomi desa, tapi di Jombang justru acaranya dianggap remeh. Ini preseden buruk,”tegas Rudiyanto.
Ia juga menyayangkan tidak adanya mekanisme pengawasan internal dari Pemkab Jombang, untuk memastikan forum berjalan tertib dan representatif.
“Momentum peluncuran Kopdeskel Merah Putih, seharusnya menjadi pemantik untuk mengevaluasi keseriusan perangkat desa dan OPD dalam membangun ekonomi berbasis komunitas,”tambahnya.
Rudiyanto mendesak Bupati Jombang, untuk memberi teguran kepada pihak-pihak yang tidak menghormati agenda nasional tersebut.
Selain itu, ia juga mendorong Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jombang, agar menjadikan insiden ini sebagai pelajaran berharga untuk penataan ulang koordinasi lintas sektor di lingkup pemerintahan daerah.
“Kalau elite daerahnya tidak antusias, jangan heran kalau nanti masyarakat juga tak percaya program ini akan jalan. Padahal, koperasi desa ini bisa jadi kunci untuk keluar dari ketergantungan ekonomi luar,”pungkasnya.(Kas)
