Mediaciber.net.JAKARTA – Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur kembali mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Jumat (10/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, KAKI Jatim mendesak Ketua KPK Setyo Budiyanto agar segera menuntaskan dan mengumumkan hasil penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan Gedung Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan tahun 2017–2019 senilai Rp151 miliar, yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti.
Ketua KAKI Jawa Timur, Moh. Hosen, menegaskan bahwa kedatangan pihaknya ke KPK merupakan bentuk keprihatinan dan kekecewaan atas lambannya proses hukum kasus tersebut yang telah berlangsung bertahun-tahun tanpa kejelasan.
> “Kami mendesak Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk memastikan proses hukum berjalan dengan baik dan benar. Kasus ini sudah lama, dan kami mendapat informasi sudah ada empat orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Namun sampai sekarang belum diumumkan dan belum ada penahanan,” ujarnya di depan Gedung KPK, Jakarta.
Menurut Hosen, lambannya penanganan kasus ini telah menimbulkan kekecewaan publik. Masyarakat Lamongan disebut sudah geram karena kasus tersebut tak kunjung tuntas dan tidak ada kepastian hukum yang jelas.
> “Publik berhak tahu. Kasus ini tidak boleh dibiarkan abu-abu. Transparansi dan akuntabilitas harus ditegakkan,” tegasnya.
KAKI Jatim juga meminta agar KPK bekerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan aturan hukum yang berlaku. Lembaga antirasuah itu diminta segera mengumumkan tersangka serta melakukan penahanan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat.
> “Kami ingin KPK menunjukkan ketegasan. Jangan sampai masyarakat menilai lembaga ini sudah kehilangan keberanian dalam menegakkan hukum,” tambah Hosen.
Desakan Transparansi dan Kepastian Hukum
KAKI Jatim menilai, kasus dugaan korupsi proyek gedung Pemkab Lamongan tahun 2017–2019 senilai Rp151 miliar ini seharusnya menjadi perhatian utama KPK, karena menyangkut uang rakyat dalam jumlah besar.
> “Kalau memang sudah ada empat tersangka, umumkan ke publik. Jangan biarkan muncul kecurigaan. KPK harus membuktikan bahwa mereka tidak tebang pilih,” kata Hosen.
KAKI Jatim menegaskan akan terus melakukan pengawalan dan tekanan moral terhadap KPK hingga kasus tersebut diselesaikan secara terbuka dan profesional.
