Mediaciber.net.JOMBANG – Pemerintah Kabupaten Jombang melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) resmi memulai tahapan penyaluran dana desa Tahun Anggaran 2026.
Hal tersebut ditandai dengan kegiatan Sosialisasi dan Launching Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang digelar di Pendopo Kabupaten Jombang, Kamis (5/2/2026) siang.
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Jombang Warsubi, Sekretaris Daerah Kabupaten Jombang Agus Purnomo, S.H., M.Si, Kepala DPMD Sudiro Setiono, S.Sos., M.Si, Kepala Bapenda Sholahuddin HS, S.STP., M.Si, para camat, serta seluruh kepala desa se-Kabupaten Jombang.
Dalam sambutannya, Bupati Warsubi mengapresiasi kemajuan desa-desa di Kabupaten Jombang. Ia menyampaikan bahwa sejak tahun 2020, Jombang telah terbebas dari status desa tertinggal, dan pada tahun 2025 mayoritas desa telah menyandang status Desa Mandiri.
“Perubahan nomenklatur dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa mulai tahun 2025 tetap mengusung substansi yang sama, yaitu memperkuat kapasitas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat desa menuju kemandirian,”ujar Warsubi.
Pada Tahun Anggaran 2026, Pemerintah Kabupaten Jombang mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp112.727.664.600.
Anggaran tersebut diperuntukkan bagi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan, serta penanganan bencana, keadaan darurat, dan kebutuhan mendesak di desa.
Selain ADD, pemerintah daerah juga menyalurkan bagian hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada desa. Total alokasi pajak daerah mencapai Rp30.244.600.000, sedangkan retribusi daerah sebesar Rp1.922.319.306.
Dana ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
