Satuan Tugas Percepatan MBG Daerah juga diminta bergerak cepat memfasilitasi SPPG yang belum optimal, mulai dari dukungan teknis hingga penguatan koordinasi percepatan SLHS.
“Pemerintah daerah, dari camat hingga kepala desa bersama BGN melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan, harus melakukan verifikasi lapangan agar penerima manfaat benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
SPPI disebut menjadi ujung tombak operasional, pengawasan, sekaligus distribusi di SPPG. Mereka juga berperan sebagai kepala SPPG untuk memastikan keamanan pangan, kualitas gizi, serta pemorsian makanan bagi anak sekolah, ibu hamil, dan balita berjalan sesuai standar.
Dengan koordinasi lintas sektor yang semakin solid, diharapkan Program MBG mampu memberi dampak nyata dalam peningkatan gizi masyarakat sekaligus mendukung pembangunan sumber daya manusia sejak dini.(sinyo)
