Selain jalur formal melalui Musyawarah Desa (Musdes), Gus Ipul membuka ruang seluas-luasnya bagi partisipasi publik melalui mekanisme digital. Jika masyarakat menemukan ketidaksesuaian bantuan seperti penerima yang memiliki aset mewah, mereka dapat melaporkan melalui saluran resmi melalui Aplikasi Cek Bansos: Melalui fitur “Usul” dan “Sanggah”. Command Center Kemensos: Kontak 171 atau 021-171 (Layanan 24 Jam). WhatsApp Center Kemensos Lapor Bansos: 08877 171 171.
Berdasarkan evaluasi dan pemutakhiran data yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) RI sepanjang tahun 2025, ditemukan bahwa hampir 2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dinyatakan tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial (bansos) sehingga data harus terus dimutakhirkan secara berkala.
Tidak hanya itu, dalam kunjungan ini, Gus Ipul juga melihat langsung penampilan siswa siswi Sekolah Rakyat (SR) dan mengajak dialog Kepala Sekolah dan siswa siswi SR untuk mengetahui perkembanganya. Gus Ipul menyebut, bahwa per Januari 2026, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan operasional 166 Sekolah Rakyat yang tersebar di 34 provinsi seluruh Indonesia, salah satunya yang berada di Jombang, yang diperuntukkan bagi anak-anak keluarga miskin ekstrem.
Bupati Jombang, Warsubi, menyambut baik bimbingan teknis ini sebagai langkah penting dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Jombang. Beliau menegaskan komitmen Pemkab Jombang untuk memperkuat peran Operator Data Desa dan pilar-pilar sosial.
“Kami sangat mendukung penerapan DTSEN. Dengan pemetaan Desil yang jelas, intervensi pemerintah daerah akan lebih terukur. Kami siap berkolaborasi untuk menghadirkan data yang faktual dari tingkat RT/RW hingga Kabupaten, agar seluruh program bantuan sosial tepat sasaran, dan manfaat bagi masyarakat Jombang,” tegas Bupati Warsubi.(kas)
