Selain redistribusi, Disdik juga menerapkan kebijakan regrouping atau penggabungan sekolah dasar sebagai langkah efisiensi. Pada 2025, sekitar 40 sekolah dasar telah digabungkan.
“Regrouping ini bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga untuk memastikan proses pembelajaran tetap optimal dengan ketersediaan guru yang ada,” kata Muhsin.
Ia menambahkan, penggabungan sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk jumlah siswa dan kondisi geografis.
“Kami tidak sembarangan menggabungkan sekolah. Semua melalui kajian agar tidak merugikan siswa maupun tenaga pendidik,” tegasnya.
Di sisi lain, Disdik tetap memberdayakan guru non-ASN yang telah lama mengabdi, terutama yang sudah memiliki sertifikat pendidik.
“Mereka tetap kami libatkan karena memiliki kompetensi dan pengalaman. Selain itu, mereka juga membutuhkan jam mengajar untuk pencairan tunjangan profesi guru,” ujarnya.
Muhsin juga menekankan pentingnya pengaturan jam mengajar agar tetap sesuai kebutuhan.
“Kami melakukan penyesuaian jam mengajar, khususnya bagi guru mata pelajaran. Penambahannya dilakukan secara proporsional agar beban kerja tetap seimbang,” katanya.
Menurut dia, seluruh langkah tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas layanan pendidikan di tengah keterbatasan sumber daya manusia.
“Intinya, kami ingin memastikan tidak ada kekosongan guru di kelas. Pembelajaran harus tetap berjalan optimal meskipun ada gelombang pensiun ASN,” tandasnya.(sinyo)
