Dalam orasi, massa menekankan pentingnya proses hukum yang bersandar pada fakta persidangan, bebas dari intervensi pihak mana pun. Mereka meminta aparat bertindak tegas dan independen.
Tak hanya itu, AKAR turut menyoroti dugaan adanya aliran dana dalam proses pengisian perangkat desa. Dana tersebut disebut-sebut tidak hanya digunakan dalam rekrutmen, tetapi juga mengalir ke kepentingan politik.
“Ada indikasi aliran dana untuk kepentingan lain, termasuk kontestasi politik. Ini harus ditelusuri serius dan transparan,” ujar Isminah.
Aksi sempat diwarnai pembakaran ban sebagai simbol perlawanan, namun secara keseluruhan berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian dan Satpol PP.
AKAR berharap, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum tidak setengah hati dalam menuntaskan kasus ini. Mereka menegaskan, keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga integritas pemerintahan desa.(sinyo)
