Para Lsm Menggelar Aksi Protes Kepada Program Pemerintah dan Nasib Guru Honorer di Ponorogo, Mei 2026.
Ia menyoroti kondisi guru honorer yang hingga kini belum memperoleh kesejahteraan yang layak. Sebelum aksi berlangsung, pihaknya mengaku sempat bertemu seorang guru honorer yang menangis karena selama puluhan tahun mengajar hanya menerima penghasilan sekitar Rp250 ribu per bulan. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan ketimpangan yang masih terjadi dalam kebijakan pemerintah.
Selain mengkritik program MBG, massa aksi juga menyampaikan kekhawatiran terkait kabar penghapusan PPPK. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat memperburuk nasib tenaga honorer dan membuat masyarakat kecil semakin sulit mendapatkan kepastian pekerjaan maupun kesejahteraan.
Ketua DPRD Kabupaten Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, menerima perwakilan massa dalam audiensi di gedung dewan. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa DPRD siap menampung dan meneruskan seluruh aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
“Kami di dewan akan mengantarkan apa yang tadi menjadi aspirasi panjenengan semua untuk disampaikan ke pusat,” ujar Dwi Agus Prayitno di hadapan peserta aksi.
Melalui aksi tersebut, massa berharap pemerintah pusat mendengar kritik dan masukan yang mereka sampaikan. Mereka juga berharap pemerintah menghadirkan kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil, khususnya tenaga honorer dan sektor pendidikan yang masih membutuhkan perhatian lebih besar. (Julioe)
